Raih WTP, Pemprov Kalbar Terima Penghargaan

Jumat, 16 Oktober 2020 10:26 WIB | Kalbar

Sungai Raya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menerima piagam penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan RI.

Penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Kalbar Edih Mulyadi itu diterima langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji, Rabu (14/10/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Sutarmidji mengungkapkan ada beberapa rekomendasi dari BPK RI sudah ditindak lanjuti, namun masih ada yang berproses dan ada pula yang sudah tuntas. Di antaranya seperti masalah aset, penilaian, penyusutan dan lain sebaginya. Dimana ada aplikasi baru yang harus digunakan semua daerah yakni Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

“Jadi harus menyesuaikan, kemudian ada hibah yang lama SPJ-nya, tapi sekarang sudah semua,” ungkapnya kepada awak media.

Midji sapaan akrabnya menyebut, rekomendasi yang harus diselesaikan tiap tahun dan berulang-ulang salah satunya masalah pengadaan besi dalam proyek pembangunan. Padahal pihak pelaksana sudah membeli besi sesuai dengan ukuran dan sudah SNI. Sementara ketika dilakukan pemeriksaan terjadi penyusutan terhadap besi yang digunakan.

“Mereka beli betul (besi ukuran) 16, fakturnya betul 16, produksinya juga sudah SNI. Tapi begitu diukur misalnya jadi 15,8 kurang 0,2 yang 0,2 ini dikalikan volume suruh kembalikan, kan kasihan pelaksana,” terangnya.

Selain itu yang juga masuk dalam rekomendasi adalah soal data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ia berharap data tersebut bisa diperbaiki oleh Badan Pendapatan Daerah.

“Kalau data PKB-BBNKB ada, maka kita bisa maksimal dalam menyusun potensi dan realisasi pajak itu. Sehingga perencanaan pembangunan, pembiayaannya akan lebih gampang,” ungkapnya.

Harapannya ke depan semua perangkat daerah selalu bekerja dengan data. Memanfaatkan IT agar sistem yang ada bisa lebih baik. Termasuk soal keuangan jangan sampai ada penyimpangan. Jangan ada yang beranggapan perjalanan dinas menjadi pendapatan tambahan. Kemudian pembelian ATK harus rasional.

“Jangan misalnya perlu kertas 10 rim beli 50 rim. Harganya memang tidak seberapa, tapi kan tidak benar. Jadi bukan masalah nilai, tapi masalah benar atau tidak, masalah integritas seseorang yang bekerja itu,” pungkasnya.

Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kalbar Edih Mulyadi mengatakan, sesuai rekomendari BPK memang ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalbar. Karena walaupun sudah WTP masih ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Langkah lanjutan dari LKPD Kalbar ke pemerintah pusat menurutnya adalah menuju Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI). Masing-masing pemerintah daerah yang sudah WTP nantinya bakal dikonsolidasikan kembali.

“Pertama secara regional di setiap provinsi yang akan menuju kepada SIKRI, jadi gabungan dengan laporan keuangan Pemda bersama pusat. Jadi Pemda perlu langkah yang tepat agar SIKRI bisa berjalan mulai 2021,” tutupnya.

SUMBER