Setelah Inovasi Non Tunai CMS, 2021 Semua Desa di Kubu Raya Terapkan Siskeudes Online

Senin, 12 Oktober 2020 10:23 WIB | Kepung Bakul

Sungai Raya - Sebagai Kabupaten percontohan dan pertama di Indonesia yang semua desanya menerapkan sistem non tunai melalui aplikasi Cash Management System (CMS), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kembali membuat terobosan dengan mematangkan dan mensinkronkan sistem CMS itu dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) online yang mendapatkan pengawasan langsung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Kalbar agar pengelolaan dana desa di Kabupaten termuda di Kalbar itu bisa lebih transparan dan akuntabel.

Dijadikannya Kubu Raya sebagai daerah percontohan bagi Kabupaten lainnya di Indonesia ini bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan keberhasilan Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan, SH melalui inovasi dan gagasannya untuk meyakinkan ke semua desa dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa secara non tunai melalui aplikasi CMS. Hal ini pun mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan KPK mengundang Bupati Kubu Raya bersama Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar Arifin Noor Aziz menjadi narasumber dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang berlangsung di Gedung Putih Jakarta 26 Agustus 2020.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, penerapan sistem non tunai dalam pengelolaan keuangan desa pada tahun 2020 ini sudah dilakukan semua (118) desa di Kubu Raya melalui Cash Management System (CMS) yang bekerjasama dengan Bank Kalbar, yang mana awalnya pada bulan April baru 14 desa yang menerapan sistem non tunai ini dan setelah berjalan dua minggu (awal bulan mei) sistem inipun diikuti 14 lainnya sehingga bertambah menjadi 28 desa. Untuk memaksimalkan penerapan sistem non tunai kedepannya Pemkab Kubu Raya akan mensinkronkan dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) online dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa.

“Alhamdulillah, pada tahun 2020 ini semua desa di Kubu Raya sudah menerapkan sistem non tunai ini. Dalam penyaluran dan penggunaan dana desa ini, tentulah harus dikelola dan dibangun dengan sistem yang baik, agar kita tidak lagi melihat di era sebelumnya. Yang mana sebelum dikeluarkannya undang-undang nomor 6 tentang desa, dulu desa itu hanya bisa mengajukan saja (seperti profosal). Namun saat ini desa adalah entitas yang juga merupakan subyek. Untuk itu, hal ini yang perlu kita kawal, agar kita semua memahami kalau dana desa ini merupakan hak dari desa yang wajib kita salurkan dan membutuhkan langkah yang sama. Maka setelah semua desa telah menerapkan sistem CMS, Insya Allah pada tahun 2021 mendatang kita juga akan meminta kepada semua desa untuk menerapkan aplikasi Siskeudes online”, kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, SH di ruang kerjanya, Jum’at (9/10/2020).

Meski saat ini baru 35 desa yang sudah menerapkan Siskeudes online ini, namun Bupati menargetkan, pada awal tahun 2021 mendatang, Pemkab Kubu Raya akan memperkuat CMS dan Siskeudes online ini dengan pendampingan BPKP perwakilan Kalbar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat untuk semua desa di Kabupaten termuda di Kalbar itu. Karena dengan aplikasi Siskeudes online ini, maka pertanggung jawaban dan akuntabilitasnya akan jauh lebih baik dan transparan. Karena sebelum Kepala Desa melakukan transaksi, Kapala Desa itu sudah memasukan dulu apa yang ingin dibelanjakan. Sehingga hal ini juga akan menjadi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) nya, karena secara tidak langsung laporannya sudah masuk dalam Siskeudes itu.

“Jika sudah menerapkan aplikasi Siskeudes ini, maka dari Kementrian pun bisa langsung mengontrol semua itu. Makanya intergarsinya itu sudah menukik langsung ke desa-desa. Dengan digelarnya workshop dari BPKP Perwakilan Kalbar ini akan lebih memberikan semangat desa-desa untul lebih memperkuat sistem tata kelola mereka dalam kontek perencanaannya dan aplikasi Siskeudes online ini juga kita bisa meyakinkan desa-desa hal ini akan jauh lebih memberikan jaminan agar desa-desa bisa fokus. Karena tujuan kita dari semua ini ialah pencegahan dan pencegahan itu bisa dilakukan melalui sistem yang bisa membentengi mereka”, ujarnya.

Bupati menjelaskan, Untuk mendukung penerapan sistem non tunai dengan CMS itu, Pemkab Kubu Raya pada awal kepemimpinannya, tepatnya pada bulan April 2019 membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penyaluran, pengelolaan, pembinaan, klarifikasi, evaluasi dan pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belenja Desa (APBDes) yang dikomandoi langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kubu Raya Yusran Anizam. Yang mana pokja ini bertujuan membangun suatu keterpaduan atau one stop service (pelayanan satu kali selesai).

“Kenapa Kubu Raya menerapkan sistem non tunai ini? Karena pengelolaan dana desa dengan cara manual yang dulu dilakukan, tentulah banyak menimbulkan cela-cela penyimpangan. Kondisi ini kita nilai tidak efektif, makanya kita berusaha mencari solusi agar tidak ada lagi yang mengambil dana dengan jumlah besar di setiap pencairan. Untuk itu, kita menginginkan adanaya percepatan dan cara yang efektif agar lebih memaksimalkan kewenangan, namun dengan sistem yang terbangun dengan baik”, ujarnya.

Orang nomor satu di Kubu Raya itu menuturkan, berangkat dari hal itu dirinya mencoba menawarkan kepada desa-desa yang siap untuk mengelola dengan sistem non tunai. Dengan langkah yang telah dilakukan desa Kubu Raya itu saat ini sudah tampak dampaknya diantaranya adanya transparansi yang semua transaksi akan tercatat langsung ke rekening dan juga dan langkah-langkah kontrol juga akan memudahkan bagi desa.

“Tentulah hal ini juga untuk kita lebih meminimalisir dan mencegah dari penyimpangan pengelolaan dana desa itu,” tegasnya.

Dengan terapkannya aplikasi Siskeudes online oleh 35 Desa di Kubu Raya itu mendapatkan apresiasi dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar Dikdik Sadikin. Menurut Dikdik, langkah ini merupakan komitmen Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan dan jajarannya untuk membuktikan, bahwa beliau tidak ingin macam-macam dan tidak mengambil keuntungan. Tentulah semua itu memerlukan komitmen. Bahkan beberapa waktu lalu Wakil Ketua KPK datang ke Kabupaten Kubu Raya untuk melihat penerapan aplikasi Siskeudes online ini. Selain tranparan, Siskeudes online ini juga bisa lebih cepat. Yang mana uang yang tersebar di desa melalui online dan warga yang menerimanya juga langsung ke rekening masing-masing, makanya dengan transparansi inilah semua bisa dilihat dan dipantau.

“Berdasarkan pantauan saya selama ini, untuk di Indonesia, selain Kabupaten Kubu Raya, ada juga daerah lain di pulau jawa yang sudah menerapkan Siskuedes online ini, namun untuk di Kalbar sendiri, baru di Kubu Raya yang sebagian desanya sudah menerapkan aplikasi Siskeudes online ini. Saya ingin menyampaikan luar biasalah untuk Kubu Raya dengan pengelolaan keuangan desanya, kita berharap kedepannya ada Kabupaten di Kalbar yang menyusul dan mengikuti jejak apa yang telah dilakukan pak Muda Mahendrawan dalam menggunakan sistem non tunai CMS dan Siskeudes online untuk desa-desa di kabupaten yang ia pimpin saat ini. Untuk itu kita minta komitmen dari 35 desa di Kubu Raya yang akan kami dorong agar mereka semua sudah berbasis online.Kami sangat apresiasi apa yang telah dilakukan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, atas semua usaha, upaya dan inovasi yang sangat menginspirasi bagi kami,” katanya.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini sudah terdapat 35 Desa dari 118 Desa yang sudah menerapkan Siskeudes online yang tersebar di 9 Kecamatan di Kubu Raya diantaranya :

  • Kecamatan Sungai Raya : Desa Desa Arang Limbung, Limbung, Pulau Limbung, Sunagi Bulan, Kapur Teluk Kapuas, Sungai Raya Dalam dan Desa Parit Baru.
  • Kecamatan Sungai Ambawang : Desa Mega Timur, Sungai Ambawang Kuala dan Desa Jawa Tengah.
  • Kecamatan Sungai Kakap : Desa Sungai Itik, Sungai Kupah, Sungai Rengas dan Desa Punggur Kecil.
  • Kecamatan Rasau Jaya : Desa Rasau Jaya Umum, Rasau Jaya Satu, Rasau Jaya Dua, Rasau Jaya Tiga, Bintang Mas dan Desa Pematang Tujuh.
  • Kecamatan Kuala Mandor B : Desa Sungai Enau Kecamatan Batu Ampar : Desa Padang Tikar Satu, Nipah Panjang dan Desa Sumber Agung
  • Kecamatan Kubu : Desa Pinang Luar, Teluk Nangka, Jangkang Satu, Jangkang Dua dan Desa Pelita Jaya.
  • Kecamatan Teluk Pakedai : Desa Teluk Pakedai Dua
  • Kecamatan Terentang : Desa Terentang Hilir, Sungai Radak Satu, Sungai Radak Dua dan Desa Radak Baru

SUMBER