Sutarmidji Sebut APBD 2021 Fokus Penanganan Covid-19, Bangun Rumah Sakit dan Laboratorium di Daerah

Selasa, 13 Oktober 2020 10:54 WIB | Kalbar

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyatakan, pembahasan APBD 2021 Kalbar akan tepat waktu.

Sutarmidji menjelaskan, Pemprov Kalbar akan segera merampungkan APBD 2021 bersama DPRD Kalbar.

"Bahkan saya yakin kami bersama DPRD akan bisa lebih cepat menyelesaikan pembahasan itu dan segera disetujui bersama," ucap Sutarmidji saat diwawancarai Tribun, Senin 12 Oktober 2020.

Dengan cepatnya pembahasan serta pengesahan maka akan langsung melakukan percepatan tender-tender proyek pembangunan.

Saat ini, masyarakat butuh pekerjaan dan Pemprov Kalbar juga butuh percepatan-percepatan penyeraparan anggaran, sehingga pembahasan anggaran dinilainya memang perlu segera.

Gubenur menyatakan, APBD 2021 juga masih fokus pada penanganan Covid-19. Porsi anggaran penanganan Covid-19 juga cukup besar. 

Kita akan membangun beberapa laboratorium guna percepatan pemeriksaan swab masyarakat," terangnya. 

Sebab, kata Midji, semakin cepat mengetahui seseorang terpapar virus corona ini semakin mudah menanganinya.

Sehingga angka kematian dan kondisi pasien yang parah dapat ditekan dan dicegah semaksimal mungkin.

"Kita sudah anggarkan itu, yang paling mahal itu adalah mempersiapkan reagent kit-nya. Satu sampel swab itu, reagent kit yang digunakan bisa Rp 350-400 ribu," ujar mantan Wali Kota Pontianak ini.

Ia mencontohkan, dalam satu tahun di 2021 mendatang, perminggu Pemprov Kalbar melakukan uji swab minimal 3.000 sampel. Jika ditotal, ada 3.000 sampel ini dikali 52 minggu saja dalam setahun maka jumlahnya 156.000 sampel swab. Jika angka 156.000 dikali lagi Rp 350 ribu maka alokasi untuk reagent kits maka angka yang didapat mencapai Rp 54,6 miliar.

Belum lagi jika pengujian yang diulang, inilah yang membuat alokasi penanganan Covid cukup besar.

"Mudah-mudahan Kalbar tetap mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan sehingga biaya yang dikeluarkan Pemda Kalbar tidak terlalu besar," harap Sutarmidji.

Pada Senin 12 Oktober 2020, Gubernur Kalbar membacakan nota penjelasan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalbar.

"Penyampaian APBD tahun 2021 fokusnya tetap sama yaitu infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, terutama bidang pendidikan dan rumah sakit," katanya.

"Jadi kita berupaya bagaimana menyelesaikan pembangunan rumah sakit, sektor pendidikan dan lain sebagainya," tambahnya. 

Saat membacakan nota penjelasan, Midji memaparkan jika pokok rancangan APBD Provinsi Kalbar tahun 2021 terdiri dari tiga hal.

Pertama, dari sisi pendapatan untuk tahun 2021, anggaran pendapatan sebesar Rp 6.675.492.541.090 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.861.425.252.090, Dana Transfer sebesar Rp 3.810.754.877.000, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 3.312.412.000.

Kedua, dari sisi belanja secara keseluruhan Alokasi Belanja Daerah pada APBD TA 2021 ini adalah sebesar Rp 6.920.492.541.090 yang terdiri dari Belanja operasi sebesar Rp 4.273.976.264.130, Belanja modal sebesar Rp 1.147.074.989.432, belanja tidak terduga sebesar Rp 20.000.000.000 dan Belanja transfer sebesar Rp 1.479.441.287.528. 

Ketiga, dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 300.000.000.000,00 yang bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran TA sebelumnya atau SiLPA tahun anggaran 2020, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 55.000.000.000 untuk penyertaan modal PT Bank Kalbar dari PT Jamkrida.

Sutarmidji pun menegaskan jika kebijakan daerah yang melandasi penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021 masih mempedomani RPJMD Provinsi Kalbar dengan program prioritas diantaranya peningkatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan visi pemerintah Pemprov Kalbar yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalbar melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya, proyeksi kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Ia juga menegaskan, kebijakan penanganan pandemi Covid-19, RAPBD 2021 juga masih difokuskan pada penanganan permasalahan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

Infrasturktur

Pada kesempatan yang sama, Sutarmidji menjabarkan garis-garis besar fokus penganggaran APBD 2021 yang akan dibahas bersama DPRD. Ada prioritas pada 2021 mendatang tetap infrastruktur, pertama jalan dan jembatan.

Jalan dan jembatan harus diberikan porsi yang memadai sebab pasca banjir, beberapa wilayah banyak jalan yang rusak. Kemudian ia sebut penataan trotoar di Jalan Ayani bisa tuntas 2021 walaupun anggarannya dari pusat, tapi Pemprov Kalbar mempunyai tanggungjawab menyelesaikan beberapa ruas.

Misalnya depan Kantor Gubernur dan Pendopo sehingga menyesuaikan pembangunan dari pusat. Selain infrastruktur jalan, fokus Sutarmidji pada 2021 adalah penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Sudarso.

Ia berharap 2021 satu di antara dua tower RSUD dr Soedarso yang baru dapat dioperasionalkan. 2021 juga akan menyelesaikan sekolah-sekolah yang dibangun 2020 tapi belum selesai. Beberapa sekolah yang ada seperti, SMA 11 Pontianak, SMA 4 Pontianak, SMAN 1 Mempawah, SMKN di Sambas. Selanjutnya banyak juga penambahan ruang-ruang kelas di berbagai daerah bagi SMA-SMK.

Kemudian sektor pendidikan mendapat perhatian terutama untuk memenuhi standar ruang kelas artinya meubeler. "Bantuan pakaian kepada siswa tidak mampu harus dilaksanakan. Tahun ini saja (2020) seluruh siswa tidak mampu harusnya dapat, tinggal pihak sekolah yang benar atau tidak mendistribusikannya," kata Sutarmidji. 

Hal tidak kalah penting adalah Pemprov Kalbar mulai melakukan pembangunan pusat sertifikasi 2021 mendatang yang berlokasi di balai latihan kerja. Sutarmidji harap pusat sertifikasi ini bisa meningkatkan kompetensi dan keahlian pekerja sehingga bisa bersaing dan masyarakat kalbar tidak menjadi penonton pada persaingan yang ada khususnya di Kalbar maupun di luar.

Sektor pekerjaan di Kalbar sangat banyak, sehingga angkatan kerja harus dipersiapkan maka apa yang dilakukan ini bisa mempersiapkan tenaga kerja, sehingga lapangan pekerjaan di perkebunan, tambang dan sebagainya bisa diisi warga Kalbar yang telah bersertifikasi ini.

Kemudian harapannya adalah tenaga kerja yang telah bersertifikasi ini mendapat upah sesuai dengan keahliannya. "Karena dengan sertifikasi ini akan mendapatkan sesuatu yang baik dari sisi kesejahteraan mereka," ujarnya. 

Kemudian perhatian sektor pertanian juga sangat penting. Ia berharap dua tahun ke depan Kalbar bisa swasemda beras khususnya serta swasembada pangan umumnya. Harapannya pendapatan pertanian semakin meningkat dan ia ingin adanya intensifikasi lahan pertanian bukan eksentifikasi

"Kita ingin adanya edukasi pada masyarakat yang selama ini membuka lahan dengan membakar, karena hasilnya tidak begitu besar. Kedepan kita harapkan para petani mampu mengolah lahannya dan pastinya irigasi perlu diperhatikan," tegas Midji.

Pada 2021 juga ia harapkan Rumah Sakit Sudarso bisa yang dibangun dapat dioperasionalkan. Minimal satu diantara dua tower yang dibangun sudah bisa difungsikan.

Perintahkan Mundur

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji minta jajaran di Pemerintah Provinsi Kalbar bekerja dengan baik. Jika ada pegawai atau pejabat yang takut bekerja lantaran takut melanggar aturan, ia persilakan mengundurkan diri.

"Saya tegaskan yang tidak mampu bekerja di suatu bidang jangan bekerja di situ. Misalnya untuk bagian pengadaan," ujar Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji kepada Tribun.

Selama ini, jelasnya, tidak pernah mengarahkan suatu proyek harus dikerjakan kontraktor A, kontraktor B. 

"Saya hanya mengarahkan pekerjaan harus dikerjakan oleh kontraktor atau orang yang kompeten. Bagi kontraktor yang tidak berkompeten dan hanya mau menang tender saja sebaiknya jangan mengajukan penawaran sebab akan menimbulkan masalah saja," tegasnya.

Sutarmidji berharap tidak ada pengulangan-pengulangan tender lagi seperti pembangunan RS Sudarso sebab akan memperlambat penyerapan anggaran.

Ia mencontohkan tender RSUD dr Soedarso yang dalam perencanaan dialokasi Rp 99 miliar, tapi ada kontraktor menawar hingga Rp 79 miliar dan itu tidak masuk akal. 

Pembangunan harus menjaga kualitas dan ia berpesan pada jajaran Pemprov jangan salah dalam memenangkan tender asal penawaran murah saja, tapi harus diperhatikan kualitas serta trackrecord selama ini.

Ia berharap pendapatan daerah tidak berkurang sehingga bisa menangani pembangunan yang ada.

"Jajaran Pemprov Kalbar saya diharapkan bekerja sesuai aturan dan bagi yang takut bekerja, silakan minta mundur dari jabatan," ucapnya.

Masalah-masalah pasti ada dalam tata kelola pemerintahan itu, tapi tekan sekecil mungkin dan jika ada masalah selesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Segera Ketok Palu

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad menargetkan jika APBD 2021 akan segera diketok pada bulan depan. Ia mengungkapkan, hal tersebut juga telah menjadi komitmen jajaran anggota DPRD dan kepala daerah.

"Kami anggota dan pimpinan DPRD berkomitmen dengan pak gubernur Insy Allah akan kita ketok palu pertengahan November, pada 15 atau 16 November," kata Sy Amin Muhammad, Senin.

Pembahasan anggaran nantinya oleh DPRD, kata dia, dimungkin juga akan digelar secara virtual. "Untuk pembahasan anggaran akan langsung dibahas di Banggar, dengan covid 19 mungkin pembahasannya juga bisa melalui virtual," bebernya. 

Politisi NasDem ini pun berharap di APBD 2021 ini pembangunan infrastruktur khususnya jalan dapat menjadi fokus.

"Karena jalan provinsi statusnya baru sekitar 50 persen, kita harap di APBD 2021 nanti bisa difokuskan agar mencapai 60-70 persen hingga 2022 ke depan, intinya infrastruktur," pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur juga berharap APBD 2021 fokus pada pembangunan infrastruktur dan padat karya.

"Kaitan dengan Covid-19, tentu banyak pekerjaan atau program-program pemerintah daerah kaitan dengan 2020 banyak tidak bisa dilaksanakan, maka kami harapkan infrastruktur jalan dan lain yang berguna diprioritaskan dulu," katanya.

"Umpamanya Rumah Sakit Sudarso, menurut informasi pemerintah pusat serius membantu alat-alat kesehatan, tentu alat-alat ini kalau tidak ada gedung juga tidak bisa, mudah-mudahan proses ini kita selesaikan sesuai schedule, sehingga proses lelang bisa segera dilaksanakan. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi bisa berjalan kembali," paparnya.

Selain infrastruktur yang diutamakan, lanjut dia, pendidikan juga tetap menjadi yang terpenting. "Jangan sampai pendidikan tertunda juga pembangunnya, kita soroti juga penambahan sekolah baru yang dijanjikan," bebernya

"Penerimaan anak murid jangan sampai terjadi permasalahan lagi di 2021, ini menjadi perhatian kita," tambah Prabasa. Termasuk, kata Legislator dapil Sambas ini terkait dengan sektor padat karya.

"Kemudian terkait sektor padat karya menjadi perhatian kita disaat yang sekarang. Banyak masyarakat pengangguran, khususnya masyarakat Sambas belum bisa berangkat ke Malaysia untuk bekerja, sehingga program padat karya bisa dilakukan agar meningkatkan pertumbuhan didaerah," imbuhnya.

Selain daripada memang, ujar dia, pertanian juga menjadi perhatian agar terus ada bantuan bibit untuk petani dan juga pembinaaannya

Walaupun, lanjut Prabasa, masalah covid juga tetap jadi prioritas dengan harapan agar ada kerjasama dengan Pemkab dan Pemkot bersama masyarakat, dan diharapkan tidak ada klaster baru.

"Untuk nota penjelasan kita lihat hari senin (besok, red), kita dalami, mudah-mudahan APBD 2021 tepat sasaran sesuai visi misi Gubernur-Wakil Gubernur," pungkasnya. 


Sumber Berita klik disini